Pengumuman Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK)

PENGUMUMAN
Nomor :B. 45/BPSDMKP.04/TU.210/I/2010

TENTANG
PENERIMAAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN
TAHUN 2010

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya manusia yang handal dan professional merupakan modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Asyiiik, Guru Honorer Harus di Angkat jadi PNS

  Jakarta- Semua guru honorer harus diangkat menjadi CPNS. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR RI bersama Mendiknas M Nuh, Menag Surya Dharma Ali, Menpan EE Mangindaan, dan kepala Badan Kepegawaian Negara di DPR, kemarin (25/1). Sementara itu, guru honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD juga harus diperhatikan. Terutama menyangkut kesejahtaraan mereka..

Rapat gabungan yang dipimpin Ketua Komisi VIII Burhanuddin Napitupulu itu menyepakati persoalan guru honorer harus segera dituntaskan menyusul segera disahkannya rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan guru honorer. Untuk mempercepat itu, segera dibentuk panita perja (panja) yang anggotanya gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X.

Tugas panja memberi masukan untuk RPP agar tidak ada diskriminasi terhadap guru honorer. Masa kerja panja adalah satu bulan. Dalam rapat itu juga disepakati bahwa kesejahteraan guru juga menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. “Guru yang sudah menjadi CPNS namun belum diangkat harus segera ditetapkan menjadi PNS tanpa seleksi, melainkan cukup dengan verifikasi administrasi,” terang Burhanuddin.

Beasiswa Pemerintah Perancis (BGF) Exp 30 Maret 2010

Pemerintah Prancis melalui Kedutaan Besar Prancis di Jakarta telah memberikan beasiswa kepada warga Indonesia selama lebih dari 29 tahun. Dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia di Indonesia, Kedutaan Besar Prancis akan memberikan beasiswa untuk tahun 2010.

Beasiswa tersebut diberikan kepada pegawai negeri, dosen, mahasiswa (terutama mereka yang terlibat dalam program kerjasama antara Prancis dan Indonesia) untuk mengikuti 2 jenis program pendidikan :

- Master (full scholarship)
- Doktorat (full scholarship – 18 bulan)

Pembekalan CPNS Departemen Keuangan 2010

Jakarta, 20/01/10  – Departemen Keuangan menyelenggarakan acara pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departemen Keuangan Tahun 2010 di Gedung Dhanapala, Kompleks Departemen Keuangan Jakarta pada 20-21 Januari 2010. Acara ini diikuti oleh sekitar 1874 peserta, dan merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah acara serupa tahun lalu.

Pada hari pertama, dilakukan penyerahan secara simbolis CPNS dari Sekretaris Jenderal kepada para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, penyerahan  simbolis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dirjen Pajak kepada CPNS, serta penyematan simbolis name tag dari Dirjen Bea dan Cukai (sebagai penerima CPNS terbanyak). Dalam kesempatan tersebut, para peserta juga menerima materi tentang pengenalan organisasi Departemen Keuangan, budaya kerja, Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, serta Overlook Departemen Keuangan. Acara yang dihadairi oleh Menteri Keuangan dan seluruh jajaran Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan ini bertujuan untuk memperkenalkan Organisasi Departemen Keuangan kepada para calon pegawai tersebut.

Penerimaan CPNS Kuansing 2009 Di-PTUN-kan

Laporan DESRIANDI CANDRA, Teluk Kuantan desriandicandra@riaupos.com
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari kalangan pelamar umum yang direkrut Pemkab Kuansing 2009 lalu di-PTUN-kan oleh LSM Permata Kuansing. Salah satu tuntutannya meminta Pemkab mencatat SK pengangkatan CPNS

Senin (18/1) kemarin, digelar sidang gugatan pendahuluan di PTUN Pekanbaru. Persidangan itu menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kuansing Drs Muharman MPd. ‘’Ini baru sidang pendahuluan saja. Sidang akan dilanjutkan pekan depan,’’ kata Muharnis MS SH selaku tim Pengacara Pemkab Kuansing kepada Riau Pos, Kamis (21/1) di kantor bupati.
Persoalan perekrutan CPNS dari kalangan pelamar umum 2009 lalu memang sempat menjadi topik pembicaraan utama di tengah masyarakat Kabupaten Kuansing. Pasalnya, mereka menilai, perekrutan CPNS di lingkungan Pemkab Kuansing tersebut ditemukan banyak keganjilan yang mencurigakan.

Penerimaan CPNS Bangka 2010 Formasi SLTA Tidak Ada

Para lulusan SLTA dan DII di Kabupaten Bangka nampaknya harus bersabar karna pada Penerimaan CPNS 2010, formasi SLTA dan DII untuk formasi guru tidak ada. Hal ini diketahui setelah Komisi A DPRD Kabupaten Bangka, belum lama ini, mendatangi pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI guna memperjuangkan supaya formasi SLTA sederajat dan program diploma dua (DII) guru penjaskes masuk dalam formasi CPNS Kabupaten Bangka tahun 2010.

Namun sayang, perjuangan itu tidak berhasil lantaran pihak Menpan tidak membuka formasi CPNS untuk lulusan SLTA sederajat dan DII untuk formasi guru.

Guru Dominasi Formasi CPNS Pekanbaru

Pemko Pekanbaru belum mengirimkan usulan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010. Namun, formasi guru diperkirakan masih mendominasi.

‘’Kita belum mengusulkan formasi CPNS tahun 2010. Ini disebabkan karena sesuai mekanisme yang berlaku, pengusulan formasi disampaikan, jika sudah ada rekomendasi pusat tentang kuota dari pusat untuk formasi CPNS,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Hermanius kepada Riau Pos, Senin (18/1).

Absen 50 Hari, PNS Langsung Dipecat

JAKARTA (RP) – Profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS) terus ditingkatkan. Peningkatan ini tidak hanya berupa peningkatan kesejahteraan, tapi juga menyangkut dispilin sampai pemberian sanksi yang ketat.

Soal disipilin ini, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Disiplin yang mengatur pemberian sanksi hingga pemberhentian PNS karena pelanggaran disiplin.
Menurut Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho, RPP Disiplin itu merupakan penyempurnaan atas PP sebelumnya. Katanya, pemberian sanksi dan pengawasan makin dipertegas.

Pemerintah Cek Data Sisa Honorer, CPNS 2010 untuk Umum

JAKARTA (RP) – Pemerintah baru akan menyusun formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010, pada pertengahan tahun ini.

Namun dipastikan, formasi yang dibuat hanya dikhususkan untuk pelamar umum. Kebijakan ini berbeda dengan formasi penerimaan CPNS beberapa tahun belakangan ini yang formasinya nyaris ‘dikuasai’ oleh tenaga honorer.
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, menjelaskan, perubahan formasi ini dibuat dengan dua alasan. Pertama, memang untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sudah selesai 2009 lalu. Kalau pun masih ada yang belum menjadi CPNS, itu hanya sisa-sisa tenaga honorer. Kalau pun DPR memutuskan sisa tenaga honorer itu harus juga diangkat menjadi CPNS, itu pun tidak bisa dilakukan tahun ini. Pasalnya, menurut Ramli, pemerintah perlu mengecek akurasi data sisa tenaga honorer itu.

Pengumuman Panggilan Untuk Pembekalan CPNS Kementrian Kelautan dan Perikanan T.A 2009 (Ujian dilaksanakan 22 Januari 2010)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN
Nomor B.11/SJ.2/KP.310/I/2010
TENTANG
PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN PEMBEKALAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2009

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009 maka sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman ini, untuk mengikuti :
1. Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Pembekalan;
3. Penandatanganan Kontrak Kerja;
4. Penyerahan surat pengantar penugasan ke pimpinan unit kerja.

CPNS Formasi 2009 se-Sumut Diminta Batal, Kepala Daerah Disinyalir Terima Duit Ratusan Juta

MEDANPelamar di wilayah Sumut yang lulus CPNS formasi 2009 terancam dianulir alias diminta dibatalkan setelah Komisi A DPRD Sumut bersama BKD Pemprovsu dan BKD Kabupaten/Kota menggelar rapat di Aula DPRD Sumut, Senin (12/1).HASIL rapat kemudian merekomendasikan seluruh hasil ujian CPNS dikaji ulang untuk mencari fakta dan bukti keterlibatan kepala daerah yang diduga mengintervensi seleksi penerimaan Caon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berbuntut timbulnya sejumlah permasalahan. Semisal di Tapanuli Tengah (Tapteng) serta lima Kabupaten/Kota di Nias dan wilayah Tabagsel seperti Padangsidimpuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

Tenaga Honorer Terima SK Pengangkatan CPNS

Rembang-89 tenaga honorer formasi tahun 2009 dilingkup pemkab Rembang pagi tadi (15/01) menerima SK pengangkatan Calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penyerahan SK secara simbolis disampaikan sekda Hamzah fatoni didampingi Plt. kepala BKD Subagiyo di Pendopo kabupaten.

Sekda Hamzah fatoni dalam pengarahannya mengingatkan kepada CPNS untuk meningkatkan kinerjanya, Pasalnya sejak tenaga honorer diangkat menjadi CPNS kedudukan dan posisi tenaga honorer telah berubah, terutama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memberikan fungsi pelayanan.

Selain itu Sekda Hamzah fatoni juga menyampaikan pesan bup

Beda Pendapat Warnai Soal Penerimaan CPNS di Sumut

MEDAN (Berita): Sejumlah Badan Kepagawaian Daerah (BKD) di Sumatera Utara mengklaim tidak ada masalah dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2009 di daerah mereka, meski BKD Sumut dan DPRD Sumut justru memiliki pendapat berbeda. Persoalan penerimaan CPNS di Sumut mengemuka pada rapat kerja Komisi A DPRD Sumut dengan BKD Sumut dan BKD kabupaten/kota di Medan, Selasa [12/01].

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut dihadiri Kepala BKD Sumut Arsyad Lubis, sementara pimpinan BKD kabupaten/kota banyak yang tidak hadir. Di awal rapat Arsyad Lubis memaparkan secara umum berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS di Sumut, namun kemudian dibantah oleh hampir seluruh BKD kabupaten/kota.

Ditemukan Kecurangan Rekrutmen CPNS Kediri

Sedikitnya 16 elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi Kota Kediri, Jawa Timur, menemukan fakta terjadinya kecurangan dalam penentuan peserta yang lulus tes calon pegawai negeri sipil tahun 2009. Data hasil tes resmi yang dirilis oleh panitia penyelenggara tes dan penilaian tidak sama dengan data yang dilansir kepada masyarakat.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang menjadi juru bicara dari Masyarakat Anti Korupsi Umamul Khoir, Rabu (13/1/2010) mengatakan sedikitnya terdapat lima nama pada lima formasi kepegawaian yang berbeda, yang sengaja diganti.

SK CPNS Pemerintah Kabupaten Kuansing Dikeluarkan Maret 2010

Bila tidak ada aral melintang, SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Kuansing pada perekrutan 2009, paling lambat dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Maret 2010 ini.

Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kuansing, sedang melakukan persiapan dan pemberkasan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) terhadap 423 CPNS dari kalangan umum yang lulus tes lalu. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Kabupaten Kuansing Drs Muharman MPd menjawab Riau Pos, Kamis (7/1) di Teluk Kuantan.